Menkeu soal Kartu Prakerja: Pemerintah Tak Pernah Teken Tender dengan 8 Platform

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyatakan pemerintah tidak pernah melaksanakan tender jual-beli jasa dengan 8 perusahaan yang menjadi mitra digital pelatihan online Kartu Prakerja. Transaksi yang ada dilakukan Pemerintah dengan penyedia isi (conten provider) pelatihan.


Penjelasan itu disampaikan Sri Mulyani ketika menjawab pertanyaan Anggota Komisi XI DPR, dalam rapat virtual, Rabu (6/5/2020).

Di awal jawabannya, Sri menjelaskan dengan panjang soal program Kartu Prakerja yang awalnya didesain sebagai upaya pemerintah meningkatkan keahlian masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Namun seiring dengan munculnya pandemi Covid-19 sehingga jutaan pekerja dirumahkan atau di-PHK, program itu didesain menjadi semi bantuan sosial (bansos). Dan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka pelatihan dilakukan secara online.

Dia lalu menjelaskan soal adanya unsur pemerintahan yang menjadi project management officer (PMO) sebagai pelaksana program itu. PMO inilah yang mengelola dana Rp 600.000 per bulan kepada peserta, biaya survei Rp 150.000, dan biaya pelatihan online Rp 1 juta.

"Seperti diketahui, PMO bekerja sama dengan 8 mitra platform. Karena pelaksanaan Kartu prakerja tadinya tengah tahun 2020, namun akibat Covid-19 dimajukan menjadi April, memang 8 mitra ini yang dianggap sudah siap," ujar Sri Mulyani.

Kedelapan mitra tersebut adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

"Pemerintah tak melakukan tender dengan platform tersebut. Karena tak ada penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan kepada perusahaan digital tersebut yang merupakan mitra. Jadi tidak ada pembayaran kepada mereka," lanjut Sri.

"Pembeliannya adalah kepada content provider. Jadi dalam hal ini, pembelian content provider yang beragam, berdasarkan minat dari ribuan atau nanti jutaan peserta prakerja ini," pungkasnya.

Content provider yang dimaksud adalah individu atau badan yang menyediakan video materi pelatihan yang ditayangkan di kedelapan mitra digital dimaksud.

Penjelasan Sri Mulyani ini menjadi sedikit angin segar bagi sejumlah mitra yang belakangan banyak dipojokkan di media sosial soal mencari untung besar di tengah pandemi. Khususnya karena substansi video pelatihan yang dijual dinilai berkualitas rendah.

Sri Mulyani mengatakan masukan dari masyarakat itu akan dijadikan sebagai bahan perbaikan. Pihaknya pun sudah meminta agar PMO melakukan perbaikan.

"Kita sudah sampaikan ke PMO agar lakukan perbaikan dari content pelatihan," imbuhnya.

Diingatkan oleh Sri Mulyani juga, bahwa pelatihan model online ini akan dilakukan hingga Mei karena pembatasan sosial masih terjadi. Pemerintah akan mencadangkan sebagian besar dari Rp 20-an triliun dana yang disiapkan untuk pelatihan berbentuk temu muka (offline).

"Jadi tak semua anggaran akan habis untuk pelatihan online," kata Sri Mulyani, sembari menyatakan Pemerintah sudah meminta PMO memprioritaskan peserta dari kalangan pekerja yang dirumahkan atau mengalami PHK.

Sumber: beritasatu.com/nasional/629487/menkeu-soal-kartu-prakerja-pemerintah-tak-pernah-teken-tender-dengan-8-platform

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Halaman
1 2 3